nusakini.com--Indonesia bisa menjadi negara maju dengan syarat seluruh kebutuhan rumah untuk masyarakat dapat terpenuhi dan tidak ada kawasan kumuh. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus saat menghadiri acara Jakarta Property Week di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (8/9). 

“Untuk menjadi negara maju ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan rumah untuk masyarakatnya dan tidak ada kawasan kumuh. Kita harapkan Indonesia ke depan dapat menjadi negara maju," ujar Maurin. 

Menurutnya, untuk mewujudkan impian menjadi negara maju, tugas pemerintah saat ini tidaklah mudah. Masih banyak yang harus dibenahi salah satunya terkait pemenuhan kebutuhan rumah dan pengurangan backlog perumahan yang saat ini mencapai 11 juta unit. Sementara kebutuhan perumahan pertahun akibat pertambahan penduduk maupun urbanisasi mencapai sekitar 800.000-900.000 unit. 

• Pemerintah Kejar Pembangunan Fisik Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat
• Program Satu Juta Rumah Tahun 2016 Capai 805.169 Unit

Selanjutnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah, khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Maurin mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR memiliki beberapa program bantuan mulai dari Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan memberikan suku bunga lima persen flat selama masa cicilan (sampai 20 tahun), memberikan bantuan uang muka perumahan dan pembangunan rumah khusus bagi nelayan maupun perumahan di perbatasan dan ada juga bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) bagi pengembang. 

“Selain program tersebut, pemerintah juga telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII tentang Penyederhanaan Perizinan, dari 33 tahapan menjadi 11 tahapan dan dari 700-900 hari menjadi 44 hari serta ada kepastian biaya. Semoga hal ini dapat membantu pengembang dalam membangun perumahan bagi MBR,” kata Maurin. 

Pada acara tersebut, Maurin mengapresiasi Jakarta Property Week yang diselenggarakan oleh rumah23.com. “Acara seperti ini (Jakarta Property Week) dapat meningkatkan transaksi ekonomi dan dapat membantu masyarakat memiliki rumah sehingga dapat mengurangi backlog perumahan,” ujarnya. 

Maurin juga mengajak semua pemangku kepentingan bidang perumahan (pengembang, perbankan, pemerintah daerah dan lainnya) untuk bersinergi dengan pemerintah pusat membantu percepatan pencapaian program sejuta rumah.  

Ketua DPD Apersi DKI Jakarta, Saimin Iskandar mengatakan bahwa pihaknya siap untuk membantu pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan. “Kami memiliki anggota sebanyak 620 orang, ada sekitar 40-50 persen anggota yang aktif dan siap untuk membangun rumah bagi MBR sehingga dapat membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan dan menjaga sisi supply perumahan,” tuturnya. (p/ab)